CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik.
Dua aspek tersebut saling berkaitan. Tujuannya ialah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta semakin mudahnya akses pelayanan pemerintahan bagi publik.
Upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemda Kota Cirebon dapat dilihat dari beberapa aspek. Seperti melalui kebijakan, yang tercermin dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda Kota Cirebon tahun 2019-2023.
Kemudian ada juga Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemda Kota Cirebon tahun 2020-2023. Selain juga penguatan terhadap sumber daya manusia para aparatur.
Di samping itu, sejumlah program juga digulirkan Pemda Kota Cirebon dalam rangka mendukung penerapan reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik. Salah satunya melalui berbagai layanan dalam program Smart City.
“Saya kira reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik ini tidak bisa dipisahkan. Kita berupaya semaksimal mungkin mewujudkannya,” kata Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, di gedung Setda Kota Cirebon, Senin (18/4/2022).
Azis menambahkan, dalam pertemuan pihaknya dengan Komisi II DPR RI, disinggung pula mengenai perlunya mal pelayanan publik. Kota Cirebon sebagai pusat kegiatan masyarakat dari daerah sekitar, sudah selayaknya memiliki mal pelayanan publik.
“Perencanaan mal pelayanan publik memang sudah sejak beberapa tahun lalu. Tentu ini harus kita upayakan agar terealisasi secepatnya,” kata Azis.
Mal pelayanan publik semula diproyeksikan dibangun di lahan eks Pusdiklatpri Jalan Cipto Mangunkusumo. Namun belakangan, lahan itu rencananya akan dipakai untuk pembangunan Mapolres Cirebon Kota.
Sehingga proyeksi pembangunan mal pelayanan publik di lahan eks Mapolres Cirebon Kota nantinya. Perencanaan atas hal ini masih terus dilakukan secara matang.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus ketua rombongan, H. Yanuar Prihatin, M.Si., berterimakasih kepada jajaran Pemda Kota Cirebon karena telah menerima kunjungan kerja pihaknya dengan sangat baik.
“Prinsipnya kita ingin reformasi birokrasi dan pelayanan publik berjalan dengan sangat baik. Salah satunya memang kita bahas perlunya mal pelayanan publik,” kata Yanuar.
Yanuar menilai, Kota Cirebon dengan tingginya aktivitas masyarakat, terutama pada siang hari, membutuhkan pusat pelayanan publik yang lebih mudah dan efektif.
“Kota Cirebon tergolong kota yang maju di Jawa Barat,” katanya.
