BANDUNG – Walikota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH menghadiri kegiatan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama 1 tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daeraH, yang digelar secara langsung oleh Provinsi Jawa Barat di Aula Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (17/1).
Dalam kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan dan dihadiri oleh 16 Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga selain membahas LPPD Pemprov Jabar menggelar kegiatan penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang pendanaan bersama kegiatan pemilihan umum yang akan digelar di 16 Kabupaten Kota. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
“ Untuk kegiatan ini point pertamanya yaitu Jawa Barat meminta dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Kota agar bisa meraih prestasi kinerja Pemerintah di tahun 2017 dan seterusnya. Dikarenakan jika Kota dan Kabupaten bisa memperbaiki kinerjanya bisa mencapai hasil yang tinggi sehingga tentunya bisa mengangkat Jawa Barat mencapai dua besar seperti yang diinginkan oleh Pak Gubernur sendiri, point keduanya diharapkan dari sektor penilaian laporan keuangan daerah juga bisa meningkatkan prestasi kinerja yang dicapai oleh Pemprov Jawa Barat dan tentunya hal ini Kota Cirebon pun berusaha untuk meningkatkan pula kinerja para pegawainya. “ tutur Wali Kota Cirebon, Drs. Nasrudin Azis, SH usai mengikuti kegiatan.
Selain itu Azis menuturkan bahwa tahun 2018 yang merupakan Pilkada serentak, Kota Cirebon siap mengikuti pilkda yang diikuti dengan penandatangan kesepakatan bersama dengan 16 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat yang siap melaksanakan pemilu di tahun mendatang. “ untuk pilkada Kota Cirebon sudah menandatangi kesepakatan bersama langsung dihadapan pak Gubernur. Dan untuk biaya sesuai dengan kebutuhan yaitu kita mempunyai 22 KPU termasuk 2 bawaslu sehingga untuk rincinya belum diketahui, “ tambahnya.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan mengatakan untuk kegiatan pilkada urusan secara teknis ada di daerah masing-masing Kabupaten dan Kota. Pemerintah Provinsi hanya menyiapkan anggaran yang akan dikeluarkan dalam pilkada serentak tersebut, meski dalam penandatangan kesepakatan Kabupaten Majalengka tidak melakukan penandatangan kesepakatan bersama, diungkapkan Aher sapaan akrab Gubernur Jabar ini tidak memiliki masalah dan penggaran anggaran pun akan tetap berjalan.
“ Untuk Kabupaten Majalengka yang tidak menandatangani kesepakatan itu tidak masalah semuanya akan berjalan dan untuk anggaran di tahun 2017 Pemprov Jabar sudah setengahnya yang turun karena secara teknis pilkada di tahun 2018 prapilkadanya ada di tahun 2017,” Ujar Aher.
Aher mengatakan meskipun total anggaran untuk pilkada serentak dianggarkan sebesar satu koma triliyun akan dilakukan penghematan biaya dari sejumlah 16 Kabupaten Kota hal ini dikarenakan untuk mengatasi persoalan apabila ada kendala seusai pelaksanaan. “ Untuk biaya akan dilaksanakan penghematan dan saya yakin hal itu tidak akan mempengaruhinya dan tentunya dari penghematan itu pemprov akan menghemat anggaran hingga 300an miliyar rupiah dari dana yang tersedia. Dan saya harap semua pilkada serentak nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan Pemprov Jabar maupun daerahnya. “ tandasnya ***
