CIREBON – Pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD merupakan masukan yang berharga bagi Pemda Kota Cirebon untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19.
“Tadi saran dari fraksi agar Pemda Kota Cirebon berupaya mencari peluang untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “ ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota dalam rangka pemandangan umum fraksi terhadap Raperda PP APBD Kota Cirebon tahun 2020 dan jawaban Wali Kota Cirebon, Selasa, 6 Juli 2021.
Azis juga mengaku selama ini sebagian besar sumber dana Pemda Kota Cirebon memang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Untuk itu, Pemda Kota Cirebon akan berupaya lebih keras untuk bisa meningkatkan PAD.
Selain meminta untuk meningkatkan potensi pendapatan, sejumlah fraksi di DPRD Kota Cirebon juga meminta agar Pemda Kota Cirebon bisa membelanjakan PAD dengan sebaik-baiknya. “Dengan melihat kebutuhan mana yang harus didahulukan,” ungkap Azis.
Saat ini, lanjut Azis, alokasi belanja Pemda Kota Cirebon diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanganan Covid-19. “Kita tahu bersama, Covid-19 hingga kini masih belum berakhir,” ungkap Azis. Sehingga sebagian besar alokasi belanja daerah masih digunakan untuk penanganan Covid-19.
Selanjutnya Azis juga menambahkan bahwa semua masukan, saran bahkan kritik yang diberikan dalam pandangan fraksi tersebut menurut Azis merupakan masukan yang berharga dan pengayaan untuk paripurnanya kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemda Kota Cirebon. “Kami jadikan sebagai pelecut semangat untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD,” ungkap Azis.
Untuk itu, Azis senantiasa meminta dukungan dan kerjasama baik dari perangkat daerah maupun semua pihak. “Terutama dukungan dari DPRD Kota Cirebon sebagai fungsi kontrol dalam penyusunan APBD,” ungkap Azis.
Sementara Ruri Tri Lesmana mewakili Fraksi Gerindra mengungkapkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut merupakan prestasi luar biasa. “Tidak semua kota dan kabupaten lain bisa mendapatkannya,” ungkap Ruri. Keberhasilan Pemda Kota Cirebon meraih opini WTP lima kali berturut-turut tersebut juga merupakan kerja keras semua pihak.
Pada kesempatan itu Fraksi Gerindra juga meminta kepada Pemda Kota Cirebon untuk mampu menunjukkan kemandirian mereka. Salah satunya dengan meningkatkan target PAD. “Karena PAD merupakan indikator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” ungkap Ruri. Selama ini, PAD Kota Cirebon secara persentase masih bergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat.
Hal yang sama diungkapkan Harry Saputra Gani, mewakili fraksi Partai NasDem. “Namun peningkatan PAD jangan sampai memberatkan wajib pajak yang saat ini banyak terkena dampak dari pandemi Covid-19,” ungkap Harry. Harry juga meminta agar orientasi belanja daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan serta pemulihan ekonomi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 22 Juni 2021, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., telah menyampaikan raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Sebelum dibahas, terlebih dahulu harus disikapi oleh fraksi DPRD dalam bentuk pemandangan umum fraksi dan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum tersebut.
Seiring dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, rapat paripurna di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon hanya diikuti oleh 7 anggota dewan yang hadir secara fisik. Sedangkan anggota dewan lainnya secara tertib mengikuti secara virtual. Sehingga pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat saat pelaksanaan rapat paripurna hari ini.
