Cirebon – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan semakin nyata. Hari ini, Senin (16/06), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi yang berlangsung di Aula DP3APPKB Kota Cirebon.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Weri, S.Kep.,Ns., menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan serta memberikan rasa aman bagi mereka. “Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama, sebagai elemen masyarakat dan pemerintah,” ujar Weri dengan tegas. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, AP, M.Si. Dalam sambutannya, Suwarso menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk mencapai perlindungan perempuan yang optimal.
Narasumber pertama, Wahyu Yulianto, SH., seorang Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, memaparkan data yang menjadi latar belakang krusial pembentukan Perda ini. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan, terjadi kenaikan kasus kekerasan berbasis gender sebesar 14,17% dari tahun 2023 ke 2024. Dari total 4.178 pengaduan yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2024, 3.166 di antaranya merupakan bentuk kekerasan seksual.
Wahyu menjelaskan bahwa Perda ini dibentuk sejalan dengan amanat Undang-Undang yang lebih tinggi, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta mengakomodasi aspirasi masyarakat.
“Dalam naskah akademik tahun 2024, berdasarkan data DP3APPKB Kota Cirebon tahun 2022 itu sudah mengidentifikasi 10 kasus kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan perempuan masih sangat rentan dan angka ini berpotensi terus meningkat. Ini menjadi perhatian serius,” ungkap Wahyu. Perda ini lahir dari keprihatinan atas enam permasalahan utama, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta isu di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Setiap perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, dan diskriminasi. Perda ini telah disahkan melalui persetujuan bersama DPRD Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon.
Suwarso Budi Winarno, AP, M.Si., Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, sekaligus narasumber kedua, menjelaskan secara komprehensif isi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024. Perda ini mencakup tujuan, ruang lingkup, dan hak-hak perempuan, serta strategi pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Beliau menegaskan, perempuan bukanlah kelompok yang lemah, melainkan individu dengan potensi besar. Namun, terdapat kelompok perempuan rentan seperti penyandang disabilitas, anak perempuan, atau perempuan kepala keluarga, yang memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra.
Lebih lanjut, Perda ini secara spesifik mengatur pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Implementasi Perda ini juga didukung oleh aspek penting lainnya, yaitu koordinasi dan kerja sama antarlembaga, partisipasi masyarakat, sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan.
Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki kewajiban dalam implementasi Perda ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai pengendalian, pembinaan, pengawasan, serta pembiayaan untuk memastikan keberlangsungan program perlindungan perempuan di Kota Cirebon.
Sosialisasi Perda ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran kolektif. Kekerasan terhadap perempuan adalah isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, melibatkan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan memahami jenis-jenis kekerasan, mengidentifikasi faktor risiko, dan memainkan peran aktif, diharapkan kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi perempuan dan anak-anak, khususnya di Kota Cirebon.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah Kota Cirebon, masyarakat dapat mengaksesnya melalui tautan berikut: https://jdih.cirebonkota.go.id/perda.html
Penulis: Fanin Aribadelanti
Dokumentasi: DP3APPKB Kota Cirebon
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
