CIREBON – Stabilitas politik daerah menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon pada tahun 2024 ini.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon, Drs. Buntoro Tirto, A.P., M.H., menyampaikan, beberapa strategi yang dilakukan agar proses pemilu di Kota Cirebon berjalan lancar dan aman.
“Kegiatan tersebut, tidak lepas dari program dari pemerintah pusat maupun daerah. Baik untuk masyarakat umum maupun generasi z dan milenial,” ujar Buntoro, Rabu (6/3/2024) di ruang kerjanya.
Buntoro menjelaskan, seperti saat sebelum pemilihan legislatif dan presiden, ada pembinaan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang diberikan kepada generasi z dan milenial.
“Bentuknya kita undang perwakilan dari sekolah dan kampus, mereka menjadi agen perubahan bagi sebayanya untuk menyosialisasikan bahwa yang terpenting dalam pemilu adalah kedewasaan tentang perbedaan,” paparnya.
Hal semcam ini, kata Buntoro, akan tetap lanjutkan untuk menjaga stabilitas politik daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November 2024 ini. Bahkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan akan lebih rutin, mengingat jumlah pemilih pemula bertambah.
“Menuju pilkada ini kan, jumlah pemilih pemula pasti bertambah. Sebab itu, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan akan tetap dilaksanakan sebagai bagian upaya menjaga stabilitas politik, terutama bagi anak muda,” terangnya.
Masih dikatakan Buntoro, generasi z dan milenial ini menjadi populasi terbesar pada pemilihan umum, yakni bisa mencapai 58 persen. Sebab itu, kedewasaan dan perbedaan dalam memilih harus disadari secara maksimal.
“Tidak hanya peran pemerintah, tetapi ini juga peran tokoh agama dan masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan hingga partai politik yang sudah memiliki anggaran banpol dari pemerintah,” tuturnya.
Selanjutnya, tambah Buntoro, media sosial juga tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik daerah. Karena segala bentuk provokasi dan berita bohong sangat mudah masuk dan menyebar.
“Kita akui pada Pileg dan Pilpres, bentuk provokasi dan berita bohong di medsos sangat berkurang. Makanya kita berupaya kembali agar pada Pilkada pun demikian. Melalui kerja sama dengan stakeholder,” ungkapnya.
Pembelajaran dalam menjaga stabilitas politik daerah, lanjut Buntoro, diambil dari Pilkada pada 2018 lalu. Banyak potensi yang menimbulkan suhu politik memanas, bahkan hingga ada pemungutan suara ulang (PSU) dan gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara memiliki sistem juga agar yang pemilu berjalan baik. Kita dukung agar partisipasipun naik. Kemudian massif sosialisasikan kedewasaan menerima informasi dan berbeda pilihan,” katanya. (*)
