Kota Cirebon, Rabu(03/01/2016) Pemerintah Kota Cirebon bersama BPJS terus berkomitmen dalam pelayanan terhadap masyarakat Kota Cirebon di bidang kesehatan. Hal ini di wujudkan dengan pembentukan Posko Pemantauan dan Penanganan Distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) secara hotline atau email. Tampak hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Kesehatan Dr Edy Sugiarto MKes, Kepala Disdukcapil Sanusi SSos, Kepala Disnakertrans Drs Ferdinan Wiyoto MSi, serta Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Deded Chandra SE MAk.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr Edy Sugiarto MKes mengatakan, peserta KIS-PBI saat mencari pelayanan kesehatan harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. “Kalau sakit pilek, cukup ke puskesmas, tidak perlu ke Rumah Sakit, itu maksud sesuai kebutuhan.” Terang Edy
Sementara itu Kepala Dinas DIsdukcapil Sanusi SSos menerangkan , pihaknya bekerja sama dengan BPJS kesehatan dalam hal akses catat center untuk data KIS-PBI. Karena itu, bagi warga Kota Cirebon yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dapat segera konfirmasi ke kantor Disdukcapil.
Dalam kesempatan yang sama Kepala DInsosnakertrans Drs Ferdinan Wiyoto MSi mengatakan, pihaknya bukan pendata, tetapi hanya melakukan verifikasi bagi peserta KIS-PBI yang pindah tempat, meninggal atau factor lainnya, termasuk penambahan peserta KIS-PBI baru.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Cirebon Deded Chandra SE MAk, mengatakan BPJS membentuk Posko Pemantau dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI untuk memantau distribusi kartu KIS-PBI yang didistribusikan kepada masyarakat melalui PT. POS Indonesia ini sudah sampai atau belum kepada peserta eks jamkesmas sesuai data yang ada.
Tidak hanya memantau tetapi Posko tersebut menampung pengaduan distribusi KIS-PBI yang berpotensi masalah, seperti pindah domisili, meninggal dunia dan persoalan lainnya. Terang Deded.***
