CIREBON – Prinsip dasar perizinan dan pengawasan berbasis risiko adalah konsep “Trust but Verify”. Artinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha, namun dibarengi dengan pengawasan oleh pemerintah.
Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kota Cirebon tahun 2023, di Hotel Prima, Rabu (7/6/2023).
“Pelaku usaha dan pemerintah saling bersinergi dalam pembangunan di Kota Cirebon. Terlebih, kondisi ekonomi pascapandemi mulai membaik,” kata Eti.
Sosialisasi yang diadakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, dapat memfasilitasi peraturan dan kebijakan pelaksanaan penanaman modal.
“Jika kualitas layanan yang baik dapat terjaga, Kota Cirebon dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing,” ujarnya.
Kewajiban pelaku usaha, sambung Eti, menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala. Oleh sebab itu, usaha yang memiliki risiko rendah cukup melakukan pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Pada Undang-Undang Cipta Kerja juga kita dapat melihat bahwa usaha mikro dibebaskan dari biaya perizinan sedangkan usaha kecil diberikan keringanan,” kata Eti.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Drs. Sosro Harsono menjelaskan, berdasarkan data tahun 2022, realisasi investasi berdasarkan 391 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha sebesar Rp. 721.244.428.520.
“Angka tersebut berdasarkan LKPM dari pelaku seluruh pelaku usaha yang terdata di DPMPTSP Kota Cirebon,” paparnya.
Sedangkan pada Triwulan 1 tahun 2023 berdasarkan 180 LKPM nilai investasi sebesar Rp. 107.757.500.000 dengan Rasio 0,38 persen atau urutan ke-20 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Harapan kami tahun 2023 nilai investasi di Kota Cirebon masuk 10 di Jawa Barat,” katanya.
