Untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi saat ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintah, baik di pusat hingga daerah harus bergerak. “TNI juga bergerak. Pemerintah daerah juga harus bergerak. Semua bergerak untuk padamkan api dan bebaskan asap dengan target operasi yang jelas,” ucap Presiden ketika memulai Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Presiden, Rabu (16/9).
Presiden meminta agar penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas. “Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tapi harus juga tegas dan keras pada perusahaan yang menyuruh membakar,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi berharap para menteri bertindak tegas dan tidak ragu-ragu untuk melakukan peninjauan, pembekuan atau pencabutan izin konsesi bagi perusahan pembakar lahan. “Mereka harus bertanggungjawab,” tegas Presiden.
Kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, Presiden meminta untuk melakukan mobilisasi tenaga kesehatan agar dapat segera memberikan pelayanan bagi warga di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan.
Untuk memadamkan titik api yang masih terjadi, Presiden meminta upaya pemadaman terus ditingkatkan, baik melalui jalur darat maupun pemadaman melalui udara dengan cara hujan buatan dan waterbombing.
Selain itu, Presiden meminta agar upaya untuk mengatasi kebakaran hutan ini dilakukan dengan mencari solusi yang permanen dalam bentuk pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya disinsentif ekonomi pada korporasi pelaku pembakaran lahan, serta perbaikan tata kelola lahan gambut.
Jakarta, 16 September 2015
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana
