Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon bisa berperan maksimal sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si, saat menghadiri serah terima pejabat eselon II dan III di lingkungan BPKPD Kota Cirebon, Kamis (19/10/2023).
“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Manto, Pak Eko, yang sebelumnya telah mengisi kekosongan di BPKPD ini,” tutur Agus. Selanjutnya Agus juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan berharap BPKPD Kota Cirebon bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Selain sebagai perangkat daerah, BPKP juga berfungsi sebagai bendahara umum daerah, satuan kerja pengelola keuangan daerah dan juga penata usaha barang milik daerah,” tutur Agus. Untuk itu Agus berharap seluruh peran dan fungsi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.
Terlebih, lanjut Agus, sisa tahun ini hanya tiga bulan. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BPKPD Kota Cirebon. Diantaranya memaksimalkan pendapatan. “Kita harus genjot dari sisi pendapatan,” tutur Agus.
Sejumlah potensi, lanjut Agus, sebenarnya pencapaiannya bisa di atas 100 persen, seperti PBB, pajak hotel dan restoran dan lainnya. “Kita harus menjaga postur APBD 2023 dengan pengendalian kas, program tetap terlaksana namun kas tetap terjaga,” tutur Agus.
Pekerjaan lainnya yang masih harus diselesaikan yaitu pembahasan APBD perubahan 2023 dan pembahasan APBD 22024 yang pekan depan pengantarnya akan disampaikan.
Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu raperda yang saat ini sedang dalam proses konsultasi, fasilitasi di Kemendagri dan Kementerian Keuangan terkait pajak daerah. Raperda tersebut merupakan turunan dari UU No 1 tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023. “Turunannya dalam bentuk perwali harus ada minimal 4,” tutur Agus. Agus meminta agar prosesnya dipercepat sehingga mereka bisa segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
