Kota Cirebon, Akibat kebijakan Pemerintah Pusat atas Kenaikan Harga BBM, Walikota Cirebon Drs. H. Ano Sutrisno.MM melakukan rapat koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan diantaranya yang berdampak langsung dengan kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat Kota Cirebon seperti : kenaikan tarif Angkutan Kota, harga sembako ditingkat pasar tradisional, LPG 3 kg, dan dampak lainnya atas kenaikan harga BBM.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Bank Indonesia Cabang Cirebon Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon (24/06) dihadiri oleh : Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Kodim 0614 Kota Cirebon, Lanal, Satpol PP, Pos dan Giro, Pertamina, Organda, serta para Camat se-Kota Cirebon.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut Walikota Cirebon mengatakan kenaikan BBM berdampak pada semua aspek kehidupan. Walikota berharap kenaikan BBM tidak membuat harga bahan pokok menjadi tidak terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon harus sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab data tersebut yang akan dijadikan acuan untuk banyak kegiatan dengan sasaran masyarakat kurang mampu secara ekonomi, serta data tersebut juga digunakan oleh Pemerintah Pusat melalui tim (TNP2K) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Data yang masuk ke Kementerian Sosial dan dikirim kepada Pos Indonesia yang selanjutnya digunakan untuk menyalurkan BLSM bukan merupakan tugas Pos Indonesia seperti diungkapkan oleh Kepala Pos Indonesia cabang Cirebon, Bety Indah Tristanti. Penyaluran BLSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Betty menjelaskan bahwa KPS adalah kartu yang diterbitkan pemerintah pusat sebagai identitas bagi RTS untuk mendapatkan manfaat berbagai program pemerintah, seperti Raskin, PKH, Bantuan Siswa Miskin ( BSM ).
Berdasarkan acuan data dari Pusat, Kota Cirebon mendapat bantuan BLSM sebanyak 17.196 RTS untuk lima kecamatan diantaranya Kecamatan Harjamukti sebanyak 5.792 RTS, Kecamatan Lemahwungkuk 3.981 RTS, Kecamatan Pekalipan 1.949 RTS, Kecamatan Kesambi 3.342 RTS dan Kecamatan Kejaksan 2.132 RTS. Namun hal tersebut disayangkan oleh salah satu Camat, seharusnya pada saat pendataan, pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan dilibatkan agar dapat menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial di tingkat masyarakat, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dan saya akan selalu berdoa semoga semuanya lancar tanpa kendala apapun seperti selama ini dari mulai pilkada, pilgub, kenaikan BBM, dan Cirebon akan selalu kondusif dengan kordinasi yang baik antar Dinas di Kota Cirebon, seperti diungkapkan oleh Walikota Cirebon Drs H. Ano Sutrisno, MM. (24/06) Pgh.
