CIREBON – Dalam rangka menjalankan program-programnya, orang nomer satu di Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi ini melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah Kota Cirebon, Kamis (13/4).
Kunjungannya ke Kota Cirebon sendiri, Presiden Joko Widodo Hari kedua membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon.
Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.
“Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,” kata Presiden.
Jokowi juga menambahakan bahwa dalam setahun dikirim Rp1.890.000 bantuan sosial yang diambil empat kali di bank. Dan dana tersebut pun ungkap Jokowi apabila tidak diambil oleh pemilik maka dana tersebut akan tetap menjadi miliknya dan akan dijadikan sebagai tabungan.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilahkan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.
Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, Bantuan Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.
“Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan,” ujarnya.
Saat ini,lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.
“Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi “menambal” dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.
“Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,” ujarnya.
Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update.***
