CIREBON – Pemda Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon melakukan pemetaan wilayah rentan pangan, Selasa (25/1/2022).
Pemetaan tersebut menggunakan dua metode, yakni aplikasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Kepala Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan DKPPP, Hj. Elmi Masruroh, S.P., M.Si. menjelaskan, data yang dimasukan dalam aplikasi SKPG bersumber dari lintas SKPD yang berupa beberapa komponen indikator. Seperti ketersediaan luas lahan tanam, hingga akses harga pangan dan kesehatan bayi.
“Lintas sektor ini misalnya dari DKPPP ada pertanian, kemudian dari Dinas Kesehatan terkait kesehatan bayi, baik berat badan dan kondisi kesehatan lainnya. Untuk SKPG ini hanya tingkat kecamatan,” jelasnya.
Setelah data masuk aplikasi, sambung Elmi, akan muncul wilayah kecamatan dengan enam kategori yang ditandai dengan warna. Misalnya merah pekat diartikan sebagai sangat rentan pangan.
“Kategori warna di setiap daerah tersebut akan jadi identitas wilayah terkait pangan. Pendataan melalui aplikasi SKPG ini setiap bulan ada pembaruan,” kata Elmi.
Sedangkan metode kedua, dijelaskan Elmi, menggunakan cara peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Metode ini pembaruan datanya dilakukan setiap tahun.
“Metode ini juga memiliki beberapa komponen indikator, seperti aspek ketersediaan sarana prasarana penyedia pangan, akses jalur penghubung, air bersih, hingga akses ketersediaan jumlah tenaga kesehatan,” jelas Elmi.
Apabila data melalui dua metode ini terkumpul, lanjut Elmi, kemudian ada penetapan wilayah yang rentan dan tahan pangan. Data ini akan dilaporkan kepada kepala daerah dan dibuka untuk seluruh dinas.
“Ketika sudah dibuka oleh lintas dinas, maka setiap dinas bisa bersinergi membuat program untuk wilayah rentan pangan. Termasuk DKPPP yang memiliki program bantuan beras dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Perihal bantuan rentan pangan, Elmi mengaku, pihaknya mengalokasikan beras sebanyak enam ton untuk 400 kepala keluarga di tahun 2022.
“Kalau pemberdayaan masyarakat, kita melakukan sosialisasi pertanian untuk masyarakat dan sekolah. Dengan harapan anak muda bisa tertarik untuk menggeluti usaha bidang pertanian,” katanya.
