CIREBON – Sejumlah permasalahan teridentifikasi pada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Kriyan. Penyelesaian dari permasalahan itu pun segera dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, saat meninjau kawasan Kriyan RW 17 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Minggu, 8 Juli 2018. “Di Kriyan ini banyak anak usia dini yang masih perlu pembelajaran,” ungkap Dedi. Pembelajaran tersebut tidak hanya pembelajaran secara formal, namun juga pembelajaran non formal. Misalnya terkait perilaku keseharian mereka, termasuk bagaimana mereka memperlakukan sungai yang letaknya berdekatan dengan rumah mereka.
Selain masalah pendidikan, diantaranya anak putus sekolah, permasalahan lainnya juga teridentifikasi di kawasan Kriyan tersebut. Seperti pernikahan dini, pemakai obat-obatan, kemiskinan dan anak yang menjadi korban sodomi. Juga akses untuk ke sekolah yang tidak memadai karena dalam sebulan ada saja orang yang jatuh dari jembatan.
Untuk sejumlah permasalahan tersebut Dedi mengungkapkan penanganannya juga harus melibatkan banyak pihak. “Mulai dari program pendidikan, kesehatan, bina sosial, tenaga kerja, perindustrian dan lainnya semua harus dilakukan disini,” ungkap Dedi. Dengan begitu, permasalahan yang sudah teridentifikasi bisa segera tuntas. Pihaknya, lanjut Dedi, akan memulai dengan sharing dana APBD Kota Cirebon 2019 mendatang untuk kawasan Kriyan ini. Namun Dedi juga meminta kepada semua pihak untuk ikut bersama-sama, berkolaborasi untuk mengentaskan sejumlah permasalahan yang sudah terindentifikasi tersebut.
Sementara itu menyinggung Sungai Kriyan sendiri, Dedi mengungkapkan merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Pihaknya juga telah berkoordinasi agar penataan kawasan Kriyan sehingga kawasan tersebut menjadi tertata dan sungainya pun bisa mengalir dengan lancar.
Sementara itu Ketua RW 17 Kriyan Barat, Bambang Jumantra, menjelaskan bahwa kebanyakan warga mereka bekerja sebagai tukang becak. “Disini juga banyak rumah yang tidak layak huni,” ungkap Bambang. Mereka seringkali mengajukan perbaikan rutilahu tersebut namun belum ada realisasi dari pemerintah. Tidak hanya itu, angka putus sekolah di daerah mereka juga cukup tinggi. Rata-rata warga mereka, lanjut Bambang, hanya lulusan SD dan SMP.
Karena itu pihaknya sangat bersyukur ada sejumlah pihak, diantaranya Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kota Cirebon, yang dua minggu sekali memberikan hiburan, seperti mendongeng, kepada anak-anak di daerah mereka. “Tujuannya memang untuk membantu psikologi anak-anak kami,” ungkap Bambang. Lebih lanjut Bambang juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih peduli terhadap masyarakat di Kriyan, khususnya anak-anak putus sekolah. Agar mereka juga bisa bersekolah dengan layak.
Sementara itu Ketua KPA Kota Cirebon, Dr Siska, mengungkapkan permasalahan di kawasan Kriyan sebagian besar pada anak putus sekolah, pernikahan dini, dan penggunaan obat-obatan. “Tingkat kemiskinannya juga sangat terlihat disini,” ungkap Siska. Karena itu, KPA selalu berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat termasuk memberikan pembelajaran baik formal maupun non formal kepada anak-anak tersebut. “Kami juga bekerja sama dengan seniman, kader PKK dan lainnya untuk memberikan hiburan dua minggu sekali kepada mereka,” kata Siska.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd, meminta kepada anak-anak yang putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Mereka bisa meneruskan melalui paket A, B maupun C,” ungkap Jaja. Pendidikan di Kota Cirebon pun menurut Jaja saat ini sudah bebas dari pungutan, karena adanya dana BOS yang sudah digelontorkan. Baik itu dana BOS dari pusat maupun daerah. Karena itu, ia pun meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat secara luas, untuk bisa memberikan pengertian kepada anak-anak mereka bahwa sekolah itu penting. “Pendidikan itu menjadi kebutuhan kita semua,” ungkap Jaja.
