Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kota Cirebon Capai 91 Persen
CIREBON – Badan Pangan Nasional tengah penyaluran bantuan pangan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Kota Cirebon penyaluran bantuan pangan beras sudah mencapai 91 persen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, S.P. M.Si., menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras dimulai sejak tanggal 27 Januari 2024. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK-RI) penerima bantuan pangan beras sebanyak 38.867 KPM.
“Datanya dari Menko PMK-RI dan beras yang menyediakan Perum Bulog. Jadi semuanya dari pusat,” kata Elmi di kantornya, Senin (5/2/2024).
Sedangkan untuk penyaluran, Perum Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun banyak pihak kelurahan yang berinisiatif mengambil sendiri bantuan pangan beras tersebut, yang kemudian disalurkan ke KPM.
“Kami pastikan bantuan pangan beras sampai ke KPM sesuai data dari Kemenko PMK-RI. Karena PT Pos Indonesia dan pihak kelurahan turut membantu penyaluran,” ujarnya.
Masih kata Elmi, Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak enam kali, atau dari bulan Januari hingga Juni 2024. Setiap bulan KPM mendapatkan beras jenis medium seberat 10 kilogram.
“Yang baru disalurkan untuk bulan Januari 2024, untuk bulan Februari sampai Juni nanti akan kami sampaikan waktunya,” jelas Elmi.
Bantuan ini untuk masyarakat yang membutuhkan, jika ternyata masyarakat mampu mendapatkan bantuan tersebut bisa mengajukan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Nanti penerima bantuan bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.
“SPTJM ini sifatnya atas kesadaran sendiri penerima. Nanti RT dan RW bisa membantu untuk pengajuan formulir ke PT Pos Indonesia,” paparnya.
Bantuan pangan beras menurut Elmi untuk mengendalikan harga beras yang tengah mengalami kenaikan di Kota Cirebon. Selain itu, untuk meringankan masyarakat tidak mampu yang terdampak, bencana El-Nino.
“Pemerintah ingin harga beras tetap terkendali. Pemerintah juga ingin itu membantu masyarakat tidak mampu akibat bencana El-Nino yang terjadi di Indonesia,” ungkap Elmi. (*)
