CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Ruang Prabayaksa, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, Senin (2/9/2024).
Kegiatan ini dalam rangka penerimaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Ke-4 Tahun 2024.
FGD bertujuan untuk strategi penerapan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) dalam penguatan tata kelola pemerintah untuk pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan di Kota Cirebon.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves-RI), civitas akademika Universitas Padjadjaran dan stakeholder terkait di Kota Cirebon.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, S.T., menyoroti penggunaan Pelabuhan Cirebon, menurutnya persoalan bongkar muat batubara jadi masalah serius yang harus disikapi oleh seluruh pihak.
“Adanya bongkar muat batubara banyak dikeluhkan masyarakat sekitar. Kami ingin berpindah jika pembangunan Patimban sudah rampung,” ungkap Arif.
Selain itu, isu stunting di Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Cirebon berharap mendapatkan feedback yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan.
“Capaian yang sudah kami lakukan harus ada feedback dari pemerintah pusat, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cirebon, katanya.
Bukan hanya itu dalam FGD tujuh perangkat daerah di Kota Cirebon yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) memberikan materi terkait fenomena dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Cirebon.
“Usulan mengenai riset dan point of view dari empat klaster kepakaran diantaranya organisasi, manajemen, kebijakan, dan strategi pembangunan,’ tambah Arif.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga dampak nyata dalam pengembangan local governance serta peningkatan kerja sama antara akademisi dan Pemda Kota Cirebon.
Sementara itu, Wakil Dekan Administrasi Publik Unpad, Prof. Ida Widianingih, S.IP., M.A., Ph.D., menyampaikan, bahwa PKKM Tahun 2024 melibatkan 135 mahasiswa yang dibagi menjadi kelompok riset dan magang. PKKM ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, yaitu Kuningan, Majalengka, dan Cirebon.
“Di wilayah Cirebon kami sebar di beberapa perangkat daerah. Kami berharap mahasiswa diterima dengan baik oleh pemerintah setempat,” ujarnya.
Nina Karina, Kaprodi Fisip Unpad, memaparkan tentang PKKM yang berfokus pada Pengembangan Local Governance Berbasis SDG’s di Kota Cirebon.
“Mahasiswa yang akan melakukan riset menyesuaikan isu strategis yang ada di Cirebon dan menghasilkan artikel serta jurnal yang akan dipublikasikan secara nasional. Urgensi pengembangan kawasan Rebana dari program Kemenkomarves juga menjadi salah satu topik yang dibahas,” paparnya.
