Dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, program Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) KIAT menjadi salah satu program strategis yang mengintegrasikan aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Program ini bertujuan memastikan pembangunan sanitasi tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan anak-anak.
Pendampingan yang dilakukan dalam program SIIP KIAT berfokus pada pengembangan tiga keluaran utama, yaitu:
1. Dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (SPD) – dokumen ini berfungsi sebagai rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dalam lima tahun mendatang.
2. Rencana Investasi Sanitasi (CIP) – memuat rincian investasi yang diperlukan untuk pengembangan sanitasi secara berkelanjutan, lengkap dengan kajian anggaran dan pemrograman.
3. Rencana Pengembangan Kapasitas (CDP) – dokumen ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan regulasi di sektor sanitasi.
Rencana Aksi GEDSI (GAP) dalam program SIIP mencakup beberapa kegiatan utama yang dirancang untuk mengintegrasikan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ke dalam sektor sanitasi. Kegiatan ini meliputi:
– Mengintegrasikan GEDSI ke dalam rencana pengembangan sektor ALD, Rencana investasi dan pengembangan kapasitas sanitasi, termasuk pelatihan dan magang yang mempertimbangkan kesetaraan akses,control, partisipasi dan manfaat bagi kelompok rentan.
– Strategi Pemasaran Sosial (SMS) Responsif GEDSI untuk memastikan bahwa pesan-pesan terkait sanitasi inklusif sampai ke seluruh masyarakat.
– Perlindungan sosial melalui penanganan social safeguard dan pengumpulan data terpilah GEDSI.
Ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan pendekatan GEDSI dalam program sanitasi ini:
1. Keragaman dan Inklusi – upaya menciptakan lingkungan yang terbuka bagi semua.
2. Pendekatan Interseksional – mempertimbangkan berbagai bentuk diskriminasi yang dapat terjadi.
3. Keadilan Akses dan Tindakan Afirmatif – memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap layanan sanitasi.
Salah satu poin penting dari program ini adalah penerapan prinsip aksesibilitas universal. Aksesibilitas tidak hanya dilihat sebagai kondisi biner (ada atau tidak), melainkan suatu spektrum yang terus dikembangkan. Contoh konkret adalah desain fasilitas sanitasi yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas, seperti penambahan ramp pada pintu masuk atau pegangan rambat di toilet.
Perencanaan yang responsif terhadap GEDSI bertujuan mengakomodasi hak dan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 21,79 juta jiwa penyandang disabilitas pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 . Oleh karena itu, perencanaan yang inklusif sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan ini dalam mengakses layanan sanitasi yang aman dan layak.
Salah satu kota yang menjadi fokus dalam program ini adalah Kota Cirebon. Program SIIP berlangsung selama 26 bulan terhitung dari Desember tahun 2023 sampai dengan Januari tahun 2026. Dalam periode Januari hingga Agustus 2024, program SIIP berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik (ALD) di Cirebon, seperti:
– Keterbatasan regulasi turunan yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sanitasi dan belum mempertimbangkan aspek GEDSI.
– Kurangnya kapasitas SDM dalam mengelola infrastruktur sanitasi.
– Persepsi biaya mahal untuk penyambungan sanitasi rumah tangga.
– Sarana dan prasarana sanitasi yang sudah melampaui usia teknis dan perlu perbaikan.
Dalam menghadapi tantangan ini, program SIIP juga mendorong adanya perbaikan infrastruktur yang memperhatikan aspek GEDSI serta penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan sanitasi yang lebih inklusif.
Pembangunan sanitasi responsif GEDSI bukan hanya tentang menyediakan infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan layanan sanitasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua.
