CIREBON – Keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2022 mendapat apresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Apresiasi disampaikan Kemendagru saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2023 melalui video conference, Senin (30/1/2023). Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., menghadiri video conference tersebut.
Azis menjelaskan langkah-langkah strategis Pemda Kota Cirebon dalam upaya mengendalikan inflasi di Kota Cirebon. Pada tahun 2022, inflasi Kota Cirebon sebesar 4,86 persen.
Realisasi ini merupakan yang terendah di antara tujuh kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat lainnya. Rendahnya inflasi Kota Cirebon didukung oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Apa yang sudah kami lakukan dalam mengendalikan inflasi daerah pada dasarnya hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Karena kami mengikuti dan mengembangkan petunjuk dari pemerintah pusat,” kata Azis.
Ada beberapa langkah yang dilakukan pihaknya, seperti penyerapan anggaran atau realisasi APBD harus maksimal, hingga menggulirkan program yang dapat memicu perputaran ekonomi daerah.
“Kami juga berupaya berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) untuk melakukan berbagai intervensi, mulai dari operasi pasar, bantuan sosial hingga pengawasan kepada pedagang. Langkah kni membuat pedagang semakin sadar dan tidak melakukan penimbunan,” terangnya.
Mengenai operasi pasar, lanjut Azis, hanya untuk beberapa komoditas pangan dan lokasinya pun harus tepat. Kemudian bantuan sosial juga turut dilakukan oleh berbagai elemen, seperti TNI-Polri, perbankan hingga partai politik.
“Bersama aparat hukum dan petugas lainnya juga turut memberikan pemahaman dan masukan kepada para pedagang untuk bersama-sama mengawasi, agar tidak ada oknum pedagang atau produsen yang menimbun bahan pangan,” tutur Azis.
Selain itu, sambung Azis, perangkat daerah di bidang pangan harus berperan aktif. Contohnya menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk ditanami bahan pangan yang rutin dibutuhkan.
“Selayaknya wilayah kota, tidak memiliki lahan luas. Sehingga kami mencoba menggerakkan masyarakat memanfaatkan area rumah untuk bertanam. Perangkat daerah juga turut memberikan bibit yang dibutuhkan,” jelasnya.
Di samping itu, Pemda Kota Cirebon juga bekerja sama dengan daerah sekitar. Azis bersyukur, sebab daerah penopang Kota Cirebon merupakan daerah penghasil pangan.
“Alhamdulillah Kota Cirebon ditopang oleh daerah penghasil. Kita kerja sama hasil bumi yang ada di sekitar agar memasarkan di Kota Cirebon. Sebab itulah kebutuhan pokok kami terjaga berkat kerja sama antardaerah,” paparnya.
Usai menyimak pemaparan Wali Kota Cirebon, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn). Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.,. mengaku salut, karena apa yang disampaikan sangat sistematis dan sembilan upaya pengendalian inflasi yang pernah dirumuskan bersama bisa terlaksana dengan baik.
“Apa yang sudah dilakukan Kota Cirebon, beda tipis dengan Gorontalo. Hanya saja Kota Cirebon lebih detail dan sistematis. Misalnya terkait pengendalian harga, ketersediaan pasokan bahan pangan, hingga kelancaran distribusi pangan dan kerja sama antardaerah,” katanya.
