CIREBON – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Tahun ini, program tersebut dilaksanakan di RW 10 Kanoman Utara, Kelurahan Pekalipan.
“Tiap tahun sasaran P2WKSS itu berbeda, tahun ini lokasinya di RW 10 Kanoman Utara. Sasarannya adalah 100 kepala keluarga di RW tersebut,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DSPPPA Kota Cirebon, Dra. Hj. Siti Halimah M.Si., Rabu, 19 Mei 2021.
Menurutnya, dalam program ini seluruh stakeholder dilibatkan, antara lain SKPD di lingkungan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, hingga perguruan tinggi. “Di lokasi P2WKSS tersebut kita memberikan pembinaan. Dalam program ini meliputi banyak aspek, antara lain aspek ekonomi, pembangunan fisik, juga pembangunan mental,” tuturnya.
Ia menambahkan, DSPPPA bertugas untuk menjadi koordinator seluruh stakeholder yang terlibat dalam program ini. “Misalnya, ada jalan di satu titik RW sasaran P2WKSS yang kondisinya gelap, karena rawan maka kita usulkan ke dinas terkait untuk memasang PJU atau melakukan pemeliharaan PJU di jalan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, DSPPPA rutin melakukan pembinaan kepada 100 KK sasaran P2WKSS ini, yaitu dijadwalkan dua minggu sekali dengan melibatkan 20 orang tim pendamping.” Dalam pembinaan ini kita seringkali sosialisasi tentang Three Ends, yaitu akhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan, akhiri kesenjangan laki-laki dan perempuan, serta akhiri perdagangan orang,” katanya.
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak DSPPPA Kota Cirebon, Dra. Hj. Rina Indriani M.Si. mengungkapkan, lokasi P2WKSS akan dibina selama 7-8 bulan. “Untuk di RW 10 Kanoman Utara, program ini baru berjalan dua bulan terhitung Maret lalu, selama 7-8 bulan tersebut kita terus-menerus melakukan pembinaan,” katanya.
Menurutnya, setelah satu lokasi mendapatkan program ini, diharapkan dari 100 KK sasaran tersebut memiliki perubahan sikap dan perilaku. “Misalnya, para perempuan kini memiliki informasi tentang kesetaraan gender, tidak bolehnya memperdagangkan orang, juga memiliki informasi tentang bahayanya kekerasan terhadap anak dan perempuan sehingga terhindar dari hal-hal seperti itu,” ujarnya. Selain itu, ada juga sosialisasi yang melibatkan pihak perbankan, antara lain memberikan sosialisasi tentang pinjaman lunak terhadap pelaku UKM.
Ia menambahkan, 20 kader pendamping akan terus mendampingi 100 KK sasaran hingga program tersebut berakhir. “Tugas tim pendamping ini sangat signifikan, misalnya mendata dalam satu KK sasaran apakah ada anaknya yang putus sekolah, ada persoalan apa, kemudian jika putus sekolah nanti dicarikan solusinya seperti apa dengan cara memfasilitasi kepada dinas terkait,” ujarnya.
Rina juga mengatakan, tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan kualitas sebuah keluarga. “Karena semua aspek masuk di program ini, hingga spiritual keagamaan pun masuk, cakupannya luas sekali, untuk itu diharapkan seluruh stakeholder bisa berkontribusi. Untuk SKPD di lingkungan Pemda Kota Cirebon kita sudah merangkulnya, namun memang untuk merangkul pihak luar butuh kesabaran,” tuturnya.
Menurutnya, pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program ini dengan cara mengirimkan tim verifikasi. “Tim dari Pemprov Jabar itu turun dua kali, pertama datang ke lokasi program ini untuk verifikasi awal untuk melihat lokasi nol persen atau sebelum ada intervensi dari bantuan stakeholder, yang kedua turun di akhir saat program selesai dengan mendatangi SKPD terkait untuk melihat apakah bantuan terealisasi atau tidak,” ujarnya.
Risalah Rapat Pembentukan Raperwal Pembangunan Ketahanan Keluarga
