CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
Kegiatan ini dihadiri Presiden Ir Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI, Isma Yatun kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,” ujarnya.
Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi global tumbuh melambat yang tahun ini diperkirakan 3,2%.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11%, inflasi kita tetap terjaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota yang hadir bersama Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana dan kepala perangkat daerah terkait mengatakan, opini WTP atas LKPP ini merupakan ke delapan kalinya diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat yang terhitung sejak 2016.
“Sama seperti Kota Cirebon, kami juga delapan kali berturut-turut WTP sejak 2016,” ujarnya.
Pj Wali Kota menilai, momentum ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyatukan persepsi kepada seluruh Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan anggaran.
“Arahan Pak Presiden agar para kepala daerah bisa melanjutkan program yang sudah ada dan menggunakan anggaran dari masing-masing yang ada di lokasi baik dari APBN atau APBD secara transparan, karena setiap pelaksanaan program akan diaudit,” tuturnya. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Cirebon)
