Kota Cirebon tengah menghadapi persoalan serius terkait kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Isu ini mencuat dalam berbagai platform media sosial dan terus menjadi perhatian publik, khususnya para warga yang merasakan dampaknya dalam aktivitas sehari-hari. Data terbaru yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon menunjukkan bahwa 6% dari total panjang jalan di kota ini masih dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat, dengan rincian 2,086 km dalam kondisi rusak ringan dan 6,916 km rusak berat.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Wali Kota Cirebon, terutama di tengah upaya untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik, yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang buruk tak hanya mengganggu kelancaran transportasi, tetapi juga menghambat potensi ekonomi daerah. Dalam hal ini, langkah-langkah strategis yang tepat serta alokasi anggaran yang sesuai sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah tersebut.
Tantangan Infrastruktur Jalan dan Upaya Perbaikan yang Dihadapi Pemerintah Kota Cirebon
Wali Kota Cirebon, yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kota Cirebon, Totong Kusmawan, SKM, mengungkapkan bahwa meskipun angka kemantapan jalan Kota Cirebon tercatat sebesar 94%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jalan berada dalam kondisi baik atau sedang, masih terdapat ruas-ruas jalan yang perlu diperbaiki. Menurut Totong, angka kemantapan ini merujuk pada persentase jalan yang berada dalam kondisi baik atau sedang berdasarkan nilai IRI (Indeks Kemantapan Jalan) dan SDI (Standar Deviasi Internasional).
Angka kemantapan ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu jalan yang memiliki kondisi baik, kondisi sedang, rusak ringan, dan mantap. Berdasarkan data yang ada, meskipun sebagian besar jalan di Cirebon dalam kategori baik, namun kondisi jalan yang rusak ringan dan berat tetap menjadi perhatian serius.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan beberapa upaya perbaikan, meskipun selama beberapa tahun terakhir perbaikan infrastruktur terhambat akibat refocusing anggaran, yang berdampak pada pemutusan kontrak kerja perbaikan jalan. Kondisi ini menyebabkan laju kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju perbaikannya. Namun, dengan anggaran yang telah disiapkan, optimisme untuk memperbaiki infrastruktur jalan kembali muncul.
Anggaran dan Rencana Perbaikan Infrastruktur Jalan
Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Cirebon berencana untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.141.900.000 guna melakukan perbaikan jalan yang rusak. Totong Kusmawan menjelaskan bahwa fokus perbaikan di tahun 2025 akan dimulai dari Jl. Ciremai Raya, Jl. Gn Rinjani, Jl. Gn. Bromo, Jl. Dukuh Semar, Jl. Rajawali, Jl. Setiabudi, Jl. Cipto Mangunkusumo dan Jl. Wahidin (perempatan depan Hotel Tryas). Dari wilayah tersebut tercatat sebagai daerah dengan kerusakan jalan yang cukup tinggi, yang mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengendara.
Dengan panjang total jalan di Kota Cirebon yang mencapai 159,172 kilometer, sebagian besar jalan tersebut memiliki permukaan aspal dengan panjang 131,586 kilometer. Namun, masih ada sekitar 27,586 kilometer jalan yang belum beraspal, menunjukkan bahwa masih banyak area yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal peningkatan infrastruktur. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara wilayah yang sudah teraspal dengan wilayah yang masih mengandalkan jalan tanah, yang tentu berdampak pada aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat.
Klasifikasi Jalan dan Pentingnya Infrastruktur Berkualitas
Dalam sistem jaringan jalan Kota Cirebon, berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 621/Kep.46-DPUPR/2021, jalan dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan peran dan fungsinya. Jalan-jalan arteri primer, misalnya, memiliki peran yang sangat krusial dalam menghubungkan wilayah strategis dan menjadi jalur utama transportasi. Sementara itu, jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder lebih berfungsi sebagai jalur pendukung yang menghubungkan kawasan pemukiman, perkantoran, serta pusat aktivitas ekonomi lainnya.
Pentingnya perbaikan infrastruktur jalan ini tidak hanya terletak pada perbaikan fisik jalan semata, tetapi juga pada peningkatan konektivitas antar wilayah yang akan memperlancar aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Keberhasilan program perbaikan infrastruktur jalan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Kota Cirebon berharap, dengan upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, Cirebon dapat memiliki jaringan jalan yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman bagi seluruh penggunanya.
Harapan dan Komitmen Pemerintah
Pada akhirnya, upaya perbaikan infrastruktur jalan di Kota Cirebon bukan hanya sekadar memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga tentang mewujudkan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat dan mendorong perekonomian yang lebih maju. Keberhasilan proyek ini akan menjadi indikator sejauh mana komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Sebagai kota yang terus berkembang, harapan besar kini terletak pada langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih baik, yang akan membawa dampak positif bagi semua lapisan masyarakat.
.
Penulis: Dea Deliana Dewi
Dokumentasi: Beni Agus Pratama
Sumber Data: Bidang Bina Marga DPUTR Kota Cirebon
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
