Ketimpangan Pembangunan dan Kemiskinan Dibahas Dalam Musrenbang 2019

CIREBON- Ketimpangan pembangunan dan kemiskinan masih menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Musrenbang RKPD) Tahun Perencanaan 2019. Potensi-potensi pendapatan juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Cirebon.

Ketimpangan pembangunan tersebut terungkap dalam penyelenggaraan Musrenbang yang bertema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Sinergitas Perencanaan yang Akurat dan Akuntabel Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Publik di Hotel Prima Cirebon, Rabu, 14 Maret 2018. “Berdasarkan pokok-pokok pikiran dari DPRD disebutkan ada ketidaksesuaian, gagal fokus,” ungkap Pjs Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.

Dimana terjadi ketimpangan pembangunan di Kota Cirebon. Selama ini, pembangunan lebih banyak berada di pusat kota. Sedangkan di daerah pinggiran, diantaranya di wilayah selatan minim sentuhan pembangunan. “Karenanya kita akan konsen dengan penuntasan masalah kemiskinan,” ungkap Dedi.  Diantaranya dengan menggiatkan pembangunan di wilayah pinggiran.

Karena itu, musrenbang ini penting untuk menyelaraskan, mengklarifikasi usulan kegiatan, mempertajam target kinerja serta penyepakati prioritas rencana kerja pemerintah daerah Kota Cirebon pada 2019 mendatang. “Ketidaksesuaian dan gagal fokus, jangan sampai terulang lagi pada 2019 mendatang,” ungkap Dedi.

Selanjutnya untuk penuntasan kemiskinan Dedi mengungkapkan harus segera didata peluang kerja serta jumlah pencari kerja di Kota Cirebon. Pendataan ini untuk mengetahui berapa banyak pengguran di Kota Cirebon. Data pengangguran ini pun penting, karena juga terkait erat dengan kasus kemiskinan di Kota Cirebon. “Pembangunan, kemiskinan, gender, ini masalah yang akan kita pecahkan bersama di Kota Cirebon,” ungkap Dedi.

Menyinggung potensi daerah yang dimiliki Kota Cirebon, Dedi mengungkapkan selama ini potensi pendapatan di Kota Cirebon banyak didapatkan dari pajak hotel, restoran, parkir dan sejumlah sumber pendapatan lainnya. “Namun semua harus ditata dan digali lagi,” ungkap Dedi. Diantara penataan parkir, baik di dalam gedung maupun di badan jalan. Dengan penataan, maka bisa didapatkan berapa sebenarnya angka yang bisa dihasilkan dari sektor parkir. Menyinggung keberatan sejumlah pengelola restoran dengan pemasangan tapping box, Dedi mengaku akan segera melakukan dialog untuk mengetahui alasannya. “Nanti kita akan kumpulkan lagi OPD terkait yang terlibat dalam pengumpulan pendapatan di Kota Cirebon,” ungkap Dedi.