Kekompakan unsur pemerintahan dalam memberikan narasi penanganan Covid-19 diyakini akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berkomitmen mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C) Doni Monardo, pada Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa barat dan Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 2021 di Pendopo Kabupaten Cirebon, Kamis, 29 April 2021, mengungkapkan, “Kekompakan unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga desa merupakan kunci keberhasilan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tegas Doni.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Pangdam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Dofiri, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., Bupati Cirebon, H. Imron dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Doni mengungkapkan mengenai larangan mudik, diharapkan masyarakat bisa memahami dan tidak melakukan mudik lebaran tahun ini. “Pasti tetap ada yang mudik, tapi diharapkan berkurang,” ungkap Doni. Saat ini masih ada 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang yang tetap memaksakan untuk mudik. Dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan secara personal dan emosional kepada orangtua dan keluarga di kampung halaman termasuk pendekatan kepada orang yang akan mudik, diharapkan mudik tahun ini angkanya bisa menurun.
Larangan mudik, lanjut Doni, dilatarbelakangi pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi. Sekalipun saat ini tingkat keterpaparan hanya 6,07 persen, namun tidak ada yang bisa menjamin angka tersebut akan kembali tinggi. “Lengah sedikit saja, angkanya bisa naik lagi,” ungkap Doni.
Pada kesempatan itu Doni juga meminta kepada pemerintah di daerah, pihak swasta, internet provider dan lainnya untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas jaringan internet. Sehingga masyarakat yang akan bersilaturahmi tidak kesulitan dan bisa dilakukan secara virtual.
Sementara itu Gubernur Jabar, H. Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil menyatakan Pemprov Jabar sudah satu narasi dengan pemerintah pusat. “Semua narasi dari pemerintah pusat disampaikan seutuhnya, satu suara satu komando,” ungkap Emil.
Untuk penyekatan, Pemprov Jabar memperbanyak titik penyekatan dari 120 menjadi 158 titik. “Termasuk di jalur-jalur tikus. Kami khawatir nanti masyarakat banyak yang melewati jalur-jalur kolonial,” ungkap Emil.
Sedangkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., menyatakan sejak awal Pemda Kota Cirebon selalu patuh dengan perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat. “Petunjuk pemerintah pusat, akan kami patuhi,” tegas Azis. Termasuk dalam hal peniadaan mudik tahun ini.
Dijelaskan Azis, Pemda Kota Cirebon sudah mengeluarkan surat edaran larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka. Para ASN ini diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi warga untuk tidak mudik. Sejumlah penyekatan juga disiapkan oleh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon untuk mencegah masuknya pemudik dalam jumlah besar ke Kota Cirebon. “Arahan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar akan kami laksanakan dengan baik,” tegas Azis.
