KOLABORASI pentahelix menjadi andalan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan setiap kebijakan dan program. Kerja sama dengan pihak lain – terutama pemerintah daerah 27 kota dan kabupaten di Jabar – adalah sebuah keniscayaan.
Tentu saja, perlu perjuangan bersama. Mengajak unsur masyarakat lainnya. Mengatasi masalah stunting (gizi buruk). Pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, didukung elemen masyarakat lainnya, bisa berpartisipasi meningkatkan upaya optimalisasi tumbuh-kembang anak-anak Indonesia.
Button up mix dengan top down, agar capaian kinerja penurunan stunting tercapai. Tak terkecuali melibatkan peran 17.000 kader posyandu. Tim Penilai Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat mengapresiasi hasil kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dalam menekan angka stunting.
Kita cermati, merujuk pada pencatatan rutin di posyandu wilayah Kota Cirebon – yang bisa ditelusuri sesuai nama dan alamat – tampak angka penurunan prevalensi stunting sejak tahun 2021 sebesar 13,04%, tahun 2022 12,8%, dan tahun 2023 11,66%.
“Sementara target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14 persen,” kata Pj. Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, dalam giat rembuk stunting Kota Cirebon tahun 2024 di Ruang Gotrasawala Bappelitbangda Kota Cirebon, Selasa (7/5/2024).
Tim Penilai Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Jabar sendiri, sangat mengapresiasi beragam upaya yang dilakukan Pemkot Cirebon. Mereka antusias ingin tahu seberapa besar effort yang sudah dilakukan oleh seluruh stakeholder di Kota Cirebon dalam upaya menurunkan stunting. Harapannya, semoga bisa diaplikasikan di tempat lain.
Agus menegaskan kader posyandu menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data sekaligus sahabat terbaik keluarga dalam persoalan stunting. Tak lupa pihaknya mengimbau para lurah dan camat untuk terus aktif mendorong keluarga yang memiliki balita, untuk tidak ragu datang ke posyandu secara teratur setiap bulan.
“Kolaborasi dan inovasi di tiap kelurahan dan kecamatan, akan berdampak positif pada penurunan angka stunting. Maksimalkan potensi yang ada, mari kerja keras dan cerdas dalam melawan stunting,” tuturnya.
Penurunan angka stunting dapat dilakukan di antaranya melalui intervensi optimal lewat terobosan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ada delapan aksi konvergensi yang telah dijalankan Pemkot Cirebon dalam upaya menurunkan angka stunting.
Meliputi hasil analisis situasi 2022, rencana kegiatan, komitmen rembuk stunting 2023, peraturan terkait stunting Kota Cirebon, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), sistem manajemen daya stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan capaian indikator intervensi percepatan penurunan stunting tahun 2023.
Tidak hanya domain dengan aspek kesehatan, tapi juga lingkungan hidup, pangan, sanitasi, dan sebagainya. Bahkan, untuk semakin memadukan peran kolaborasi pentahelix, Pemkot Cirebon juga sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai corporate social responsibility (CSR).
“Kita juga sudah punya bantuan pihak ketiga. Ini menjadi ruang untuk siapa saja dapat memberikan daya dukung kontribusi terhadap upaya percepatan pembangunan di Kota Cirebon termasuk dalam menurunkan angka stunting,” ucap Agus.
Sekali lagi, ini menunjukan kerja bersama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah kota / kabupaten di Jawa Barat. Konsep pentahelix yang digaungkan, menjadi ciri khas kolaborasi memperjuangkan kepentingan masyarakat di setiap kebijakan dan program pemerintah.
Stunting adalah persoalan yang tidak boleh diremehkan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa ini, turut dipengaruhi tumbuh-kembang generasi penerusnya. Untuk mendapatkan SDM berkualitas, sudah saatnya semua pihak berikhtiar memberi asupan terbaik dan nutrisi berimbang, agar anak-anak Indonesia sehat jasmani serta rohani. (ron)
Penulis: Rona
DKIS Kota Cirebon
