Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kehadirannya dalam dua acara penting yang berlangsung di wilayah Jawa Barat pada Kamis (18/9/2025).
Kegiatan pertama yang dihadirinya adalah Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat yang digelar di Karawang. Wali Kota Effendi Edo bergabung dengan 26 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah. Rapat tersebut menjadi momen penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis di daerah.
Tak hanya itu, Wali Kota Cirebon juga turut hadir dalam peluncuran program baru yang bertajuk “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), ITB Bandung. Program ini difokuskan pada penguatan ekosistem perumahan dengan tujuan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam Rapat Koordinasi di Karawang, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan betapa pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah kendala yang selama ini menghambat pembangunan. Fokus utama adalah penanganan ruas jalan utama yang sering mengalami kemacetan, serta pengaturan fasilitas penunjang seperti trotoar dan taman kota, guna menciptakan lingkungan yang tidak hanya fungsional tetapi juga nyaman dan estetis.
Sementara itu, di Bandung, acara peluncuran program “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Staf Kepresidenan Ahmad Qodari, serta para kepala daerah, pimpinan DPRD, pelaku industri perbankan, dan tokoh masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni sekaligus mendorong gaya hidup yang sederhana dan berkelanjutan sebagai langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan rakyat harus dilaksanakan secara adil dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan semata-mata untuk tujuan investasi spekulatif. Ia menekankan bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan keluarga.
“Hunian yang baik akan melahirkan keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, dan pada akhirnya masyarakat yang makmur,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga terkait dengan pernikahan yang tidak direncanakan, kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, serta gaya hidup konsumtif.
Menurutnya, peran negara sangat penting tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam meringankan biaya hidup sehari-hari. Contohnya, akses pendidikan yang terjangkau harus menjadi prioritas agar anak-anak tidak terbebani oleh biaya tambahan di luar sekolah maupun kebiasaan jajan berlebihan.
Dalam upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mengalihkan sebagian anggarannya dari proyek-proyek digital yang bersifat eksklusif ke pembangunan infrastruktur fisik yang lebih nyata seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan jalan, serta perumahan rakyat. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan berbagai program perlindungan sosial-ekonomi, mulai dari jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan kesehatan bagi pasien rumah sakit.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program KUR ini merupakan terobosan besar hasil kolaborasi lintas kementerian dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kebutuhan rumah di masyarakat jauh melebihi kapasitas anggaran negara.
“Anggaran pemerintah hanya mampu membangun sekitar 280 ribu unit rumah, sementara kebutuhan sebenarnya mencapai 3 juta unit. Oleh karena itu, lahirlah program KUR Perumahan ini,” jelas Maruarar.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan satu unit rumah subsidi melibatkan setidaknya lima tenaga kerja, sehingga pembangunan ratusan ribu rumah akan memberikan dampak ekonomi luas, dari pelaku usaha kecil hingga pemasok bahan bangunan.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan urgensi mengatasi backlog perumahan, mengingat banyak keluarga yang sudah menikah namun belum memiliki rumah sendiri atau masih tinggal di tempat yang kurang layak. Ia menyebut program ini berjalan dalam sebuah ekosistem yang melibatkan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan data yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengapresiasi program tersebut karena memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa setiap investasi sebesar Rp1 juta di sektor perumahan dapat menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1,9 juta. Data BPS juga menunjukkan backlog perumahan menurun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga, atau berkurang sekitar 300 ribu unit dalam setahun.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Cirebon untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Cirebon siap berkolaborasi dalam setiap upaya pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak kualitas hidup warga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh,” ujar Wali Kota.
Dokumentasi : Dede Sofyan Hadi
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati
Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon
