CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.AP., mendampingi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. (H.C). H. R. Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja, Sabtu (9/9/2023), di aula kantor Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi.
Pada kesempatan itu, Eti Herawati menyampaikan dua persoalan krusial yang ada di Kota Cirebon, yakni banjir jika puncak musim hujan dan kemacetan dampak perlintasan kereta api (KA).
Eti mengatakan, ada beberapa titik jalan yang dilintasi KA dan menyebabkan kemacetan. Pemerintah Daerah Kota Cirebon, diakui Eti, pernah menyampaikan ke pemerintah pusat mengenai persoalan tersebut.
“Kita sudah membicarakan hal ini dan perlu didorong agar bisa melalui keuangan pemerintah pusat dan program yang ada. Karena solusinya tidak bisa instan, sehingga harus sering komunikasi dengan pemerintah pusat,” terangnya.
Eti juga mengakui, pihaknya akan mengikuti solusi yang nantinya diberikan oleh pemerintah pusat atas persoalan tersebut. Baik itu dengan pembangunan fly over maupun underpas.
“Kita baru menyampaikan persoalan, kalau tahap pengusulan berarti ada surat resmi. Tetapi dengan kondisi Kota Cirebon yang memiliki panjang perlintasan KA 5-6 KM, mungkin lebih tepat mengikuti seperti di Jakarta dan Surabaya yaitu fly over,” ungkapnya.
“Saat ini pemerintah pusat masih melakukan kajian, semoga tahun 2024 atau 2025 bisa ada kepastian untuk solusi kemacetan di Kota Cirebon,” imbuhnya.
Hal serupa juga terkait masalah banjir, Eti mengaku, sudah menyampaikan ini ke pemerintah pusat, yakni ke Bappenas dan Kementerian PUPR. “Semoga persoalan banjir bisa dilakukan pembenahan di tahun mendatang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Wantimpres Agung Laksono menilai, kunjungan kali ini sangat tepat karena berada di lokasi yang memiliki sumber persoalan. Terutama terkait banjir yang beberapa tahun terakhir cukup meresahkan masyarakat.
“Persoalan banjir sangat kompleks, salah satunya sungai menyempit dan maraknya bangunan yang menutup saluran air. Padahal seharusnya pembangunan dan pemeliharaan saluran air bisa seimbang,” paparnya.
Selain itu, Agung mengatakan, penanganan banjir ini harus secara bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat. Termasuk persoalan anggaran juga, ada dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
“Ini harus serius dan bersama-sama, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Terlebih ini adalah problem lokal,” kata Agung.
Sedangkan persoalan perlintasan KA, Agung menyampaikan, bahwa solusi yang dikaji nanti harus tepat dan bisa mencegah kecelakaan. Mungkin fly over paling baik, tetapi biayanya juga besar. “Ini juga diperlukan, karena nanti solusinya yang pasti untuk mencegah kecelakaan. Mungkin fly over baik, tetapi biaya yang diperlukan juga sangat besar. Harus dikerjakan bersama dan kajian yang matang,” katanya.
