CIREBON- Pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Karena itu Pj Wali Kota Cirebon meminta semua pihak untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut bersama-sama.
“Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak dibutuhkan biaya hingga Rp 15 triliun,” ungkap Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kota Cirebon, Sabtu, 23 Juni 2018. Karena itu, Dedi meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini. “Karena pilkada ini sebenarnya dari kita, oleh kita dan untuk kita semua,” ungkap Dedi. Untuk memillih pemimpin di Kota Cirebon 5 tahun yang akan datang.
Kepada seluruh jajaran camat dan lurah, Dedi juga meminta untuk bekerja sama dengan KPU menyukseskan pelaksanaan pilkada Rabu, 27 Juni 2018 yang tinggal beberapa hari lagi. Dengan peran serta semua pihak diharapkan angka partisipasi pemilih yang ditargetkan 78 persen bisa tercapai. Dedi pun yakin, KPU sebagai penyelenggara pilkada sudah melakukan persiapan secara matang. Kepada seluruh pasangan calon (paslon), Dedi juga meminta agar mereka mematuhi semua aturan yang ada. “Karena jika kita mematuhi semua aturan yang ada maka pilkada ini akan benar-benar sukses,” ungkap Dedi.
Dedi pun mengaku akan tetap menggunakan hak pilihnya untuk wali kota Bandung. “Pagi saya lari dulu ke Bandung untuk memilih walikota. Kalau walikota kan tidak bisa dari Cirebon,” ungkap Dedi. Selanjutnya ia akan kembali ke Kota Cirebon untuk bersama-sama melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di Kota Cirebon.
Sementara itu terkait masih adanya silang sengketa wilayah, khususnya di RT 5,6 dan 9 di RW 10 Pilang Setrayasa, Dedi mengajak untuk bersama-sama mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan tersebut untuk meminta penjelasan terkait status wilayah tersebut masuk Kota atau Kabupaten Cirebon. Warga di 3 RT tersebut memang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun untuk TPS oleh KPU masih disiapkan di MAN 1. Jika ada surat jawaban dari Kementerian Dalam Negeri, maka TPS bisa didirikan di daerah tersebut.
Pilkada di Kota Cirebon akan dilakukan di 579 TPS yang tersebar di 22 kelurahan dan 5 kecamatan. “Distribusi logistik pencoblosan akan dilakukan pada 24 Juni 2018,” ungkap Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani. Pada pilkada kali ini, KPU Kota Cirebon berinisiatif untuk mengundang ketua KPPS untuk melihat langsung dimasukkannya logistik ke dalam kotak. “jangan sampai nanti setelah didistribusikan ada yang kekurangan. Karena ini biasanya kerap terjadi,” ungkap Emirzal.
Sedangkan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy, mengungkapkan jika berbagai faktor bisa menjadi penyebab terjadinya konflik dalam pilkada. “Baik itu demogratik, berita hoax, hingga mental tidak siap menang dan tidak siap kalah,” ungkap Roland. Karena itu, jajaran Polres Cirebon Kota dibantu dengan TNI dan unsur terkait lainnya terus berupaya mengidentifikasikan berbagai hal yang rawan menjadi penyebab terjadinya konflik.
Hingga kini, lanjut Roland, kondisi di Kota Cirebon sekalipun hanya diikuti oleh dua pasang calon berada dalam situasi aman. Sebanyak 1.050 personil disiagakan untuk pengamanan pilkada serentak di Kota Cirebon. Selanjutnya Roland berharap situasi aman ini bisa terus berlangsung hingga hari pencoblosan dan penghitungan suara.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kota Cirebon dihadiri pihak terkait, mulai dari jajaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang memfasilitasi pelaksanaan pilkada, KPU sebagai penyelenggara pilkada, Panwaslu sebagai pengawas, serta aparat keamanan baik jajaran Polres Cirebon Kota, Kodim 0614 Kota Cirebon dan Satpol PP Kota Cirebon.
