CIREBON – Dunia digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Anak remaja kini tumbuh bersama perangkat teknologi, mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, hingga membangun interaksi sosial melalui berbagai platform digital.
Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan, mulai dari perundungan siber, paparan konten negatif, penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, pemerintah, dan penyedia platform digital. Terlebih, remaja belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghadapi berbagai ancaman di ruang digital secara mandiri.
Di Kota Cirebon, persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon seiring dengan meningkatnya pemanfaatan internet yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, menilai perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak, terutama dalam melindungi anak, remaja, dan keluarga.
"Perkembangan teknologi digital ini banyak positifnya, tetapi hal-hal negatif juga harus kita antisipasi. Jangan sampai anak, remaja, dan keluarga kita terpapar hal-hal negatif dari penggunaan platform digital," ujar Iing saat menghadiri kegiatan sosialisasi literasi digital yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI bersama platform TikTok di Kota Cirebon, Selasa (18/11/2026).
Menurut Iing, kemajuan teknologi tidak mungkin sepenuhnya dibatasi. Namun, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti adanya indikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital, termasuk kekerasan terhadap anak dan perundungan atau bullying.
"Di Cirebon juga ada indikasi dampak dari pemanfaatan teknologi digital, seperti persoalan anak, kekerasan terhadap anak, bullying, dan lain sebagainya yang berasal dari media sosial. Ini yang ingin kita antisipasi supaya jangan sampai terjadi," ungkapnya.
PP Tunas, Upaya Membangun Ruang Digital yang Aman bagi Anak
Salah satu langkah pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Regulasi ini menjadi landasan dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Pendekatan pelindungannya tidak hanya berfokus pada pembatasan akses, tetapi juga mendorong tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta keterlibatan orang tua, wali, pendidik, dan masyarakat.
Dalam PP Tunas dijelaskan bahwa terdapat tujuh potensi risiko di ruang digital yang dikenal dengan istilah 7K. Ketujuh risiko tersebut meliputi kontak, konten, kecanduan, kesehatan mental, keamanan, konsumen, serta kondisi fisik dan fisiologis.
Risiko kontak berkaitan dengan interaksi remaja bersama orang yang tidak dikenal. Risiko konten muncul ketika remaja terpapar materi yang tidak sesuai usia, seperti pornografi, kekerasan, atau tantangan berbahaya. Sementara itu, kecanduan dan kesehatan mental berkaitan dengan penggunaan teknologi secara berlebihan yang dapat memengaruhi keseimbangan kehidupan remaja.
Adapun risiko keamanan dan konsumen mencakup penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan, hingga praktik yang dapat merugikan remaja sebagai pengguna layanan digital. Risiko kondisi fisik dan fisiologis juga perlu diperhatikan, terutama ketika penggunaan perangkat digital mengganggu pola istirahat dan aktivitas sehari-hari.
Selain itu, remaja juga menghadapi ancaman perundungan siber, pencurian data pribadi, informasi tidak akurat, hoaks, dan jejak digital. Bahkan, aktivitas sederhana seperti mengunggah foto, memberikan komentar, atau membagikan informasi dapat meninggalkan rekam digital yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari.
Berbagai risiko tersebut memperlihatkan bahwa pelindungan remaja tidak cukup hanya dilakukan dengan melarang penggunaan gadget. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui edukasi, pengawasan, pendampingan, dan tanggung jawab platform digital.
Pelindungan Anak Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah
Kepala Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Rizki Ameliah, menjelaskan bahwa implementasi PP Tunas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen dalam ekosistem digital.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Pemerintah daerah, orang tua, guru, masyarakat, hingga penyedia platform memiliki peran masing-masing.
"Ini sebenarnya merupakan kegiatan implementasi dari PP Tunas, yaitu PP Tunggu Anak Siap. Di dalamnya lebih kepada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak dan remaja, tetapi tetap dengan pendampingan orang tua, pemerintah daerah, dan juga guru," jelas Rizki.
Ia menilai pelarangan penggunaan gadget secara keseluruhan bukan menjadi satu-satunya solusi. Remaja saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi sehingga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali manfaat sekaligus risiko yang ada di dalamnya.
"Remaja itu sudah tumbuh dengan dunia gadget. Tidak mungkin kita melarang mereka sepenuhnya. Tetapi kita bisa melakukan pembatasan dengan memberikan edukasi kepada orang tua untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan mereka dalam menggunakan dunia digital," katanya.
Rizki juga mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen anak usia dini telah menggunakan gadget. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pengenalan teknologi kepada anak harus disertai tanggung jawab dan pengawasan dari orang tua.
Ia mengingatkan agar orang tua tidak sekadar memberikan perangkat digital kepada anaknya, kemudian membiarkan mereka mengakses berbagai konten tanpa pendampingan.
"Ketika kita memberikan gadget kepada anak kita, harus dibarengi dengan komunikasi dan pendampingan. Jadi, bukan serta-merta memberikan gadget, kemudian kita tinggalkan begitu saja," tuturnya.

Metode DEKAT, Cara Orang Tua Mendampingi Anak di Dunia Digital
Salah satu tantangan terbesar dalam melindungi remaja di ruang digital adalah membangun pola komunikasi yang tepat antara orang tua dengan anak remajanya.
Pengawasan yang terlalu ketat tanpa komunikasi berpotensi membuat remaja enggan terbuka ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, kebebasan tanpa batas juga dapat meningkatkan risiko remaja terpapar konten maupun interaksi yang tidak aman.
Menjawab kebutuhan tersebut, Yayasan SEJIWA memperkenalkan metode DEKAT sebagai pendekatan bagi orang tua dan wali dalam mendampingi remaja menggunakan teknologi digital.
Metode ini terdiri atas lima langkah.
Pertama, Dengarkan, yaitu memberikan ruang kepada anak remaja untuk bercerita mengenai pengalaman dan aktivitas digitalnya tanpa langsung menghakimi.
Kedua, Edukasi Konten, yakni orang tua perlu memahami tren, jenis konten, fitur yang tengah berkembang di ruang digital, sehingga dapat memberikan pendampingan yang relevan kepada anak remajanya.
Ketiga, Kenali, yaitu memperhatikan perubahan perilaku dan mengenali potensi bahaya yang dapat dialami anak remaja ketika beraktivitas di ruang digital.
Keempat, Atur Bersama, dengan membangun kesepakatan mengenai penggunaan teknologi, batas waktu layar, serta pemanfaatan fitur keamanan.
Kelima, Terapkan Kebiasaan Baik, yaitu memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat melalui pengaturan waktu layar (screen time), zona penggunaan perangkat (screen zone), dan jeda dari layar (screen break).
Pendekatan tersebut menekankan bahwa orang tua tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu remaja memahami konsekuensi dari setiap aktivitas digital.
Komunikasi yang terbuka juga menjadi penting agar remaja tidak takut meminta bantuan ketika mengalami perundungan, menerima pesan mencurigakan, atau menemukan konten yang membuat mereka tidak nyaman.
Fitur Keamanan Digital Perlu Dimanfaatkan
Selain pendampingan keluarga, penyedia platform digital juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan layanan yang aman bagi anak dan remaja.
Dalam booklet yang diperkenalkan melalui kolaborasi TikTok dan Yayasan SEJIWA, dijelaskan sejumlah upaya TikTok dalam mendukung implementasi PP Tunas, mulai dari penguatan kebijakan keamanan, edukasi pengguna, hingga penyediaan fitur pendukung bagi orang tua.
Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah Pelibatan Keluarga (Family Pairing). Fitur ini memungkinkan orang tua menghubungkan akun TikTok mereka dengan akun anak remajanya sehingga dapat membantu memantau aktivitas dan mengatur sejumlah aspek keamanan.
Melalui fitur tersebut, orang tua dapat mengatur batas waktu layar harian, melihat akun yang diikuti remajanya, mengelola preferensi konten, mengaktifkan Mode Terbatas, hingga mengatur siapa saja yang dapat mengirim pesan kepada anak.
TikTok juga menerapkan batas waktu layar harian selama 60 menit secara otomatis bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Selain itu, pengaturan akun dan sejumlah fitur interaksi disesuaikan dengan kelompok usia pengguna.
Sebagai contoh, akun pengguna usia 14–15 tahun diatur privat secara default, sementara pesan langsung, fitur LIVE, serta sejumlah fitur interaksi lainnya dibatasi sesuai ketentuan usia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan digital juga perlu dibangun melalui sistem dan teknologi yang dirancang dengan mempertimbangkan keamanan remaja.
Meski demikian, keberadaan fitur keamanan tidak menggantikan peran orang tua. Fitur tersebut perlu dipahami dan digunakan secara tepat sebagai bagian dari pendampingan remaja.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci
Dalam kegiatan ini, Komdigi bersama TikTok Indonesia menghadirkan ruang diskusi interaktif bagi orang tua untuk berbagi strategi pendampingan remaja sekaligus mempraktikkan langsung fitur keamanan TikTok yang mendukung pengawasan orang tua di ruang digital. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi mengenai pelindungan remaja di ruang digital.
Rizki berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat terus mendukung implementasi PP Tunas melalui kegiatan edukasi dan pelatihan literasi digital yang menyasar anak, orang tua, serta tenaga pendidik.
Pasalnya, peningkatan pemanfaatan internet juga harus diiringi dengan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman digital, seperti perundungan siber, penipuan daring, dan penyebaran data pribadi.
"Walaupun peningkatan penggunaan internet di Kota Cirebon setiap tahunnya meningkat, ternyata juga diiringi dengan kasus-kasus seperti cyberbullying pada anak dan remaja, penipuan online, bahkan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung untuk mengamankan dunia digital," paparnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, berharap kegiatan kolaboratif seperti ini dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, peningkatan literasi digital merupakan langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami tanggung jawab dan risiko dari setiap aktivitas di dalamnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pelindungan anak dan remaja di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi ataupun kecanggihan fitur keamanan platform. Kesadaran keluarga, keterlibatan masyarakat, serta komitmen pemerintah dan penyedia layanan digital menjadi bagian yang saling melengkapi.
Melalui implementasi PP Tunas dan semangat #SalingJagaTunasBangsa, Kota Cirebon diharapkan dapat terus mendorong terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Sebab, melindungi anak remaja di ruang digital bukan berarti menjauhkan mereka dari teknologi, melainkan memastikan mereka tumbuh dengan kemampuan, pendampingan, dan pelindungan yang memadai untuk menghadapi masa depan.
Dokumentasi: Tim Dokumentasi Lampu.id
Pengolah Informasi: Dea Deliana Dewi
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
Instagram: @pemdakotacrb