Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena diperlukan acuan prosedur standar dalam penyelenggaraan…