Cirebon – Asisten deputi reformasi birokrasi dan pelayanan publik sekretariat wakil presiden Adhianti, sip, m.si melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Daerah Kota Cirebon, kamis (9/3) mengungkapkan semangat para pimpinan di kota cirebon sudah luar biasa bagus.
Pihaknya pun melihat bahwa rencana-rencana kedepan yang akan dilakukan pun sudah ada. Namun, lanjut dia, seperti diketahui untuk masalah perijinan ini, terkait dimana pelayanan publik itu sebuah tujuan dari reformasi birokrasi.
Saat ini masih banyak masalah-masalah dalam pelayanan publik, seperti regulasi yang masih tumpang tindih, ketika melaksanakan sesuatu tetapi ada aturan yang masih belum memungkinkan, struktur organisasi masih ada yang belum pas, masalah SDM juga menjadi hal terpenting karena 5 tahun ini ada moratorium sementara setiap tahun ada yang pensiun.
“Banyak hal yang masih belum terselesaikan untuk memaksimalkan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan melaporkan hal tersebut kepada wakil presiden RI selaku ketua pelaksana reformasi birokrasi dan pelayanan publik nasional,” ungkapnya
Masih kata adhianti, hasil dari kunjungan ini akan kami sampaikan kepada bapak wakil presiden. Pemaparan terhadap pelayanan perijinan dari pemerintah kota cirebon sudah sangat bagus. Namun, kata dia, kendala-kendala yang tadi, memang kendala bersama semua kota dan kabupaten di indonesia. Monitoring kami adalah sebagai masukan kepada beliau karena kedepan akan dilanjutkan oleh kementrian PAN-RB.
“Kami hanya mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten untuk selalu mempermudah reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya
Sementara itu, sekretaris daerah kota cirebon, Drs Asep Dedi, M.Si mengatakan hasil pertemuan tadi tidak lain ingin mengetahui kondisi kota cirebon terhadap pelayanan perijinan kepada publik. Pihaknya memaparkan semua kondisi mekanisme dan teknis dalam pelayanan publik. Dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Banyak masukan yang diberikan, salah satunya dalam kebijakan pusat.
Aspek regulasi, lanjut asep, menjadi salah satu permasalahan dalam pelayanan publik dimana ada beberapa yang masih belum pas. Akan tetapi, pihaknya akan memperbaiki semuanya menjadi percepatan dalam pelayanan disemua bidang.
“Kita akan melakukan evaluasi dengan memaksimalkan percepatan pelayanan publik karena memang kita selalu mengikuti kebijakan dari pusat,” pungkasnya
