CIREBON– Asian Development Bank (ADB) melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon terkait program kota layak huni.
Kota layak huni berkelanjutan merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dan Kota Cirebon merupakan salah satu kota prioritas dalam rencana program tersebut.
Senior Project Officer ADB, Anastasia Caroline mengatakan pihaknya baru memfasilitasi untuk studi awal program kota layak huni berkelanjutan di Kota Cirebon.
Dia menuturkan untuk saat ini masih tahap penjajakan, sebab ADB masih menunggu arahan dari Direktorat Cipta Karya PUPR untuk tindaklanjut kegiatan ini supaya bisa masuk prioritas program di tahun 2020-2024.
“Pada intinya program pengembangan kota layak huni berkelanjutan adalah program pembangunan infrastruktur,” katanya usai bertemu dengan Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati, Kamis (27/02/2020).
Caroline mengungkapkan pihaknya masih belum bisa banyak memberikan informasi terkait program kota layak huni berkelanjutan, sebab masih menunggu arahan Direktorat Cipta Karya PUPR.
Kota Cirebon dipilih sebab masuk prioritas dalam RPJMN 2020-2024, untuk pengembangan kawasan pesisir,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati berharap Kota Cirebon dapat memenuhi persyaratan untuk menjalankan program kota layak huni.
“Program lain yang sudah berjalan adalah program Kotaku dari World Bank, harapannya bisa menjadi satu kesatuan dengan program ADB,” ujarnya.
Eti menambahkan salah satu kendala Pemda Kota Cirebon dalam menjalankan program adalah adanya peraturan yang baru sebab Pemda dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan aturan baru dalam waktu singkat.
“Jika Pemda terlambat memenuhi syarat di batas waktu yang telah ditentukan maka akan terkunci dan tidak bisa mengajukan program,”
tambahnya.
Hal yang akan dilakukan Pemda Kota Cirebon, kata Eti dalam menyikapi perubahan aturan yaitu mensinergikan jajarannya bersama pihak terkait agar target-target yang diinginkan bisa tercapai.
“Jika salah satu saja tidak bisa bersinergis, maka ini akan sulit bagi Pemda Kota Cirebon,” katanya.
