Wakil Wali Kota: Masalah Tenaga Kerja Butuh Penanganan Komprehensif

Penanganan komprehensif dari hulu ke hilir dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Lembaga pelatihan merupakan jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati saat pelantikan DPC Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kota Cirebon. “Masalah ketenagakerjaan adalah masalah pertumbuhan ekonomi,” ungkap Eti, Selasa, 8 Juni 2021 di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon. Untuk itu, diperlukan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Di hulu, dengan menyediakan tenaga kerja yang dapat memasuki pasar kerja. “Ini berarti, angkatan kerja pasca pendidikan harus disiapkan sehingga dapat diterima oleh pasar,” ungkap Eti. Sedangkan di hilir, yaitu dengan penanganan pasca kerja. “Lembaga latihan dapat diposisikan sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja,” ungkap Eti. Ini disebabkan adanya perbedaan antara lulusan pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lulusan lembaga pelatihan diharapkan dapat memberikan serta meningkatkan kompetensi seseorang, karena terkait langsung dengan pekerjaan yang diinginkan. Untuk itu, Eti mengajak kepada setiap lembaga pelatihan untuk dapat menerapkan pola pelatihan yang konsisten. “Sehingga produk latihan dapat meningkatkan kemampuan peserta dan mereka pun dengan mudah diterima di pasar kerja,” ungkap Eti. Bahkan Eti juga mengungkapkan dirinya sudah meminta kepada salah satu wakil rakyat di DPR RI yang terpilih dari Cirebon untuk bisa mengawal sejumlah kebutuhan untuk pelatihan tenaga kerja di Kota Cirebon. Sementara itu, Ketua DPC HILLSI Kota Cirebon, Lina Karlina, M.Pd., menjelaskan target mereka ke depan yaitu akan merangkul semua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Cirebon untuk masuk ke organisasi. “Kita akan lakukan pembinaan dengan target LPK yang ada di Kota Cirebon harus terakreditasi,” ungkap Lina. Bahkan pembina-pembinanya juga harus kompeten dan memiliki akreditasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang ahli.

Wakil Wali Kota: Masalah Tenaga Kerja Butuh Penanganan Komprehensif

Terkini

Terpopuler