Berita
Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage untuk Wujudkan Jawa Barat Istimewa
Cirebon - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama para camat, lurah dan kepala perangkat daerah terkait hadir dalam Rapat Koordinasi "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025). Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum penting dengan digelarnya Deklarasi Jawa Barat Istimewa yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan.
Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat.
Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa.
"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi.
Gubernur juga menekankan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa.
“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
"Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan," ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini.
Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati
Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
http://cirebonkota.go.id
Instagram: @prokompimkotacirebon
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan.
Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat.
Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa.
"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi.
Gubernur juga menekankan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa.
“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
"Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan," ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini.
Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati
Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
http://cirebonkota.go.id
Instagram: @prokompimkotacirebon
Terkini
24 Juni 2026
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disampaikan, Wali Kota Tekankan Tata Kelola yang Berdampak bagi Masyarakat
23 Juni 2026
PORSENITAS XIII dan Pameran Produk Unggulan Daerah Resmi Dibuka, Perkuat Kolaborasi KUNCI BERSAMA
23 Juni 2026
Wali Kota Beri Motivasi Calon Paskibraka 2026, Tanamkan Jiwa Kepemimpinan dan Semangat Kebangsaan
22 Juni 2026
Gelar Karya Vokasi SLBN Budi Utama Tampilkan Potensi dan Kemandirian Anak Istimewa
22 Juni 2026
Dorong Transformasi Digital Ketenagakerjaan, Wali Kota Resmikan Job Fair Online dan Pelatihan Vokasi
Terpopuler
26 Januari 2026
Resmi! UMK Cirebon 2026 Naik, Ini Dasar dan Perhitungannya
28 Januari 2013
Banjir Melanda Beberapa Wilayah Kota Cirebon
21 Januari 2026
Damkar Kota Cirebon 2025: Nggak Cuma Padamkan Api, Tapi Juga Jadi Andalan Warga
13 Januari 2026
Warga Cirebon Wajib Tahu, Begini Cara Pantau Sudut Kota Hanya Lewat Satu Klik
29 Oktober 2025
DP3APPKB Kota Cirebon Wujudkan Lingkungan Kerja BERSINAR (Bersih Narkoba)