Wali Kota Cirebon Hadiri Peluncuran Aplikasi Jaga Desa, Tegaskan Komitmen terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Subang — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi turut hadir dalam acara peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (29/07) malam. Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Cirebon terhadap inovasi pengawasan keuangan desa dan kelurahan berbasis teknologi digital. Acara yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Barat tersebut diawali dengan penandatanganan naskah kerja sama dan pernyataan komitmen bersama dari para kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat. Peluncuran aplikasi Jaga Desa menjadi bagian dari upaya terintegrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik di tingkat lokal. Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon memandang aplikasi ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami sangat mendukung peluncuran aplikasi Jaga Desa yang memungkinkan pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan dilakukan secara real time. Ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis digital ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Skema apresiasi seperti Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemprov Jawa Barat merupakan contoh baik yang dapat mendorong kinerja optimal di tingkat kelurahan dan desa," tuturnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa implementasi aplikasi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen dana desa. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa mutlak diperlukan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital. "Para kepala desa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan menjadi keharusan, sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa," ujar Gubernur. Lebih lanjut, ia menyoroti menurunnya wibawa dalam kepemimpinan di tingkat desa, yang menurutnya turut berdampak pada efektivitas pembangunan di wilayah pedesaan. Ia menilai bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional berbasis budaya lokal harus terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial masyarakat desa. "Kepemimpinan yang kuat dan bermartabat sangat berperan dalam mendorong kemajuan desa," imbuhnya. Dukungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon ini memperkuat semangat kolaboratif antar pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membangun sistem pengelolaan dana desa dan kelurahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dokumentasi : Dede Sofyan Hadi Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati Narahubung: Admin Prokompim (082120387359) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124 Instagram: @prokompimkotacirebon