Pemerintah Daerah (Pemda) berikan bantuan peralatan  kepada Kantor ATR/BPN Kota Cirebon. Bantuan tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon bisa meningkat.  Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat launching Implementasi QRIS Layanan Pertanahan, Penyerahan Hibah Barang dari Pemda Kota Cirebon dan Peresmian Pojok Integritas, Selasa, 20 April 2021. “Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat,” ungkap Eti.  Ada pun bantuan berupa hibah barang yang diberikan Pemda Kota Cirebon ke kantor ATR BPN Kota Cirebon berupa satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, satu buah komputer dan satu buah tablet. Bantuan yang diberikan oleh Pemda Kota Cirebon akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan di kantor ATR/BPN kepada masyarakat Kota Cirebon.  Sementara  itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si. menjelaskan di masa pandemi Covid-19 yang hingga kini belum selesai, dibutuhkan kolaborasi  dan sinergi dari semua pihak. “Kami menyadari  penanganan pandemi Covid-19 merupakan pekerjaan besar,” ungkap Agus. Selain kolaborasi dan sinergitas, penggunaan teknologi informasi  juga dapat dimaksimalkan. Salah satunya dengan program transaksi non tunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) “Penggunaannya bisa dilakukan di semua lini,” ungkap Agus.  Sejumlah manfaat bisa dirasakan dengan penggunaan transaksi non tunai QRIS. Diantaranya melakukan transaksi keuangan dengan higienis. Ini  dikarenakan tidak perlu lagi melakukan sentuhan langsung dengan uang tunai. Transaksi non tunai sangat bermanfaat di masa pandemi Covid-19 ini.  Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Sunraizal, S.E., M.M., CFrA., CFE, berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Kota Cirebon. Melalui bantuan yang diberikan diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon. Pada kesempatan itu Sunraizal juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan  reformasi birokrasi serta mencegah KKN dan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan perbaikan sistem. “Melalui program digitalisasi elektronik maka diharapkan tidak sering terjadi pertemuan antara pemohon dan yang melayani,” ungkap Sunraizal. Termasuk dalam pembayaran yang juga dilakukan dengan non cash menggunakan QRIS. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pertama kali launching di kantor ATR/BPN Kota Cirebon.