Wakil Wali Kota Apresiasi Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Dorong Generasi Muda Kawal Demokrasi Bermartabat

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya pengawasan partisipatif dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.

Pembukaan kegiatan di Kantor Bawaslu Kota Cirebon dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, jajaran Bawaslu Kota Cirebon, narasumber, serta puluhan peserta yang didominasi generasi milenial dan Generasi Z.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Cirebon yang telah mempersiapkan pendidikan pengawasan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Menurutnya, membangun kesadaran hukum dan budaya demokrasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang berkelanjutan.

"Pemerintah Kota Cirebon sangat mengapresiasi langkah Bawaslu Kota Cirebon dalam menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Memulai pendidikan pengawasan sejak tahun 2026 merupakan langkah yang tepat, sehingga ketika tahapan Pemilu 2029 dimulai, masyarakat sudah siap dan memahami aturan, bukan baru mulai belajar," ujar Wakil Wali Kota.

Ia menilai keterlibatan generasi muda dalam program ini merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi. Kaum milenial dan Gen Z diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai pengawas partisipatif di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, pengawasan terhadap jalannya pemilu tidak mungkin hanya mengandalkan penyelenggara. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran, mulai dari penyebaran hoaks, praktik politik uang, hingga pelanggaran aturan kampanye.

“Bawaslu tentu memiliki keterbatasan personel. Karena itu, pelibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi solusi yang efektif. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali kemampuan mengenali pelanggaran sekaligus memahami prosedur pelaporan yang benar sesuai ketentuan," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pemilu yang berlangsung jujur, adil, dan transparan akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas daerah. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dapat berjalan tanpa terganggu oleh konflik maupun sengketa berkepanjangan.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan sungguh-sungguh, kemudian menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

"Saya berharap para peserta tidak hanya menjadi pengawas bagi diri sendiri, tetapi juga mampu mengedukasi keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya menjaga kualitas pemilu kita. Pengetahuan yang diperoleh hari ini harus menjadi bekal untuk membangun demokrasi yang semakin berkualitas di Kota Cirebon," pesannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, menjelaskan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat." Tema tersebut mencerminkan komitmen Bawaslu dalam membangun jejaring pengawasan masyarakat sejak dini sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Melalui Pendidikan Pengawasan Partisipatif ini, kami ingin memperkuat jejaring pengawasan masyarakat sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan dapat berlangsung semakin berkualitas, berintegritas, dan bermartabat," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pembekalan dari pimpinan Bawaslu Kota Cirebon serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto. Sebelum mengikuti sesi tatap muka, seluruh peserta juga telah menjalani pembelajaran dan penugasan secara daring sebagai bagian dari rangkaian Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2026.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan demokrasi.

"Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, maka kualitas demokrasi akan semakin baik. Karena itu kami terus mendorong terbentuknya jejaring pengawasan partisipatif yang kuat di tengah masyarakat," katanya.

Pada pelaksanaan tahun ini, P2P diikuti 20 peserta dengan komposisi sekitar 40 persen perempuan. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Kota Cirebon dalam membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M. Joharudin, berharap seluruh peserta dapat menjadi agen edukasi demokrasi di lingkungannya masing-masing.

"Kami berharap para kader P2P dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan kepada masyarakat, sehingga semangat pengawasan partisipatif terus tumbuh di Kota Cirebon," ungkapnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama, 

Pengolah Informasi: Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124

Instagram: @prokompimkotacirebon