CIREBON - Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon mampu mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. Penghargaan ini membuktikan Pemda Kota Cirebon serius memperhatikan semua warganya, termasuk wanita dan anak. Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 secara virtual di ruang rapat Wali Kota Cirebon secara virtual, Rabu (13/10/2021) menjelaskan penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada Pemda Kota Cirebon. “Dikarenakan Kota Cirebon memiliki keseriusan memperhatikan warganya, termasuk wanita dan anak-anak,” tutur Azis. Tidak ada diskriminasi dalam pembangunan di Kota Cirebon. Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Cirebon. Namun Kota Cirebon, lanjut Azis, tidak berpuas diri dengan penghargaan ini. Penghargaan ini justru dijadikan pelecut dan penyemangat agar pembangunan dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) berjalan lebih baik lagi di Kota Cirebon. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)  Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan keberhasilan ini bukan hanya kinerja dari dinas yang dipimpinnya. “Namun karena kerja sama semua pihak,” tutur Budi. Penghargaan ini menunjukkan tingkat kepedulian dan perhatian dari Pemda Kota Cirebon terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Kota Cirebon. “Ke depan kita berharap dapat meningkatkan cakupan dan prestasi terkait pemenuhan kebutuhan hak perempuan dan anak,” tutur Budi. Sehingga terwujud keadilan gender yang sesuai dengan fitrahnya di semua lini di Kota Cirebon. Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Kota Cirebon, Siti Halimah, menjelaskan Kota Cirebon sudah meraih penghargaan anugerah APE dua kali. “Yaitu pada 2018 kategori madya,” tutur Siti. Penghargaan APE kedua juga kategori madya didapatkan 2020 namun karena pandemi penyerahannya mundur pada 2021 ini. APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Tantangan ke depannya, semua perangkat daerah dalam merencanakan program kegiatan bisa mempertimbangkan analisa gender. “Sehingga Kota Cirebon bisa meningkatkan program kegiatannya dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender,” tutur Siti.